BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi yang dari hari ke hari semakin cepat sehubungan dengan era globalisasi dan derasnya arus informasi yang kita peroleh.
Kemajuan tersebut menyebabkan timbulnya berbagai pemasalahan-permasalahan di anataranya dalam pelayanan medik. Terjadinya perubahan tata nilai dalam masyarakat yaitu masyarakat semakin kritis dan mengkritisi dengan memandang masalah yang ada termasuk nilai pelayanan medik yang diperolehnya.
Saat ini masyarakat acap kali merasakan ketidak puasan terhadap pelayanan bahkan tidak menutup kemungkinan mengajukan tuntutan di muka peradilan, apabila seorang Fisioterapi dalam menjalankan terapi merugikan pasien/klein. Hal tersebut akan dijadikan berita yang menarik yang dapat tersebar luas di masyarakat melalui media massa maupun elektronik lainnya menjadi perhatian dan perlu diperhatikan. Untuk itu dibutuhkan suatu pedoman yang menyeluruh dan integratif tentang sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Fisioterapi. Pedoman ini sudah ada yaitu “ Kode Etik Fisioterapi “. Selanjutnya akan di jelaskan pada pembahasan.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang di maksud dengan fisioterapi
2. Apa tang di maksud kode etik?
3. Apa yang di maksud dengan kode etik profesi?
4. Apa saja kode etik fisioterapi Indonesia?
5. Apa saja sanksi-sanksi pelanggar kode etik fisioterapi?
1.3 TUJUAN
1. Untuk mengetahui pengertian Fisioterapi,
2. Untuk mengetahui pengertian kode etik,
3. Untuk mengetahui pengertian kode etik profesi,
4. Untuk mengetahui kode etik fisioterapi Indonesia.
5. Untuk mengetahui sanksi-sanksi pelanggar kode etik fisioterapi.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Fisioterapi
Fisioterapi secara etimologi terbagi atas dua unsur, yaitu : Fisio yang berarti alam dan terapi yang berarti pengobatan. Menurut WCPT Fisioterapi adalah suatu ilmu atau kiat untuk melakukan suatu pengobatan dengan memanfatkan khasiat alam seperti cahaya, air, listrik, latihan-latihan dan manual.
Menurut Departemen Kesehatan Indonesia, fisioterapi adalah suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi. Fisioterapi dapat melatih pasien dengan olahraga khusus, penguluran dan bermacam-macam teknik dan menggunakan beberapa alat khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien yang tidak dapat diatasi dengan latihan–latihan fisioterapi.
Menurut Joic I William Fisioterapi adalah suatu proses yang secara sistemik untuk mengatasi gangguan fungsi muskuloskeletal dan psikosomatos.
Fisioterapi menurut WCPT 1995 dan 1999 dapat diuraikan dan dijabarkan sebagai berikut :
1. Fisioterapi profesi yang mandiri
2. Sejajar dengan profesi kesehatan lainnya
3. Lingkup pelayanannya dari individu sampai masyarakat menyangkut promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Fisioterapi menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) 1363 pasal 12 dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Fisioterapis dalam melaksanakan praktek berwewenang untuk melakukan :
a. Asesment Fisioterapi
Assesment termasuk pemeriksaan pada perorangan atau kelompok, nyata atau yang berpotensi untuk terjadi kelemahan, keterbatasan fungsi, ketidakmampuan atau kondisi kesehatan lainnya dengan cara pengambilan perjalanan penyakit (history Taking), skrening, tes khusus pengukuran dan evaluasi dari hasil pemeriksaan melalui analisis dan sintesa dalam sebuah proses pertimbangan klinis.
b. Diagnosa Fisioterapi
Diagnosa ditegakkan dari pemeriksaan dan evaluasi dan menyatakan hasil dari proses pertimbangan/ pemikiran klinis, dapat berupa pernyatan keadaan disfungsi gerak, dapat meliputi/mencakup kategori kelemahan, limitasi fungsi, kemampuan/ketidakmampuan dan sindrom.
c. Intervensi fisioterapi
Perencanaan dimulai dengan pertimbangan kebutuhan intervensi dan biasanya menuntun kepada pengembangan rencana intervensi, termasuk hasil sesuai dengan tujuan yang terukur yang disetujui pasien/klien, famili atau pelayan kesehatan lainnya. Dapat menjadi pemikiran perencanaan alternatif untuk dirujuk kepada pihak lain bila dipandang kasusnya tidak tepat untuk fisioterapi.
Intervensi di implementasikan dan dimodifikasilkan untuk mencapai tujuan yang disepakati dan dapat termasuk penanganan secara manual, peningkatan gerakan, peralatan fisis, peralatan elektroterapeutik dan peralatan mekanis : pelatihan fungsional, penentuan bantuan dan peralatan bantu, instruksi dan konseling, dokumentasi dan koordinasi, komunikasi dan intervensi dapat juga ditujukan pada pencegahan ketidaknormalan (kelemahan), keterbatasan fungsi, ketidakmampuan dan cidera, termasuk juga peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, kualitas hidup, kebugaran segala umur dan segala lapisan masyarakat.
d. Evaluasi/re-evaluasi/re-assesment
Dilakukan setiap penerapan proses fisioterapi agar dapat memaksimalkan tujuan yang akan dicapai.
Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi
2.2 Pengertian Kode Etik
Kode Etik diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
2.3 Pengertian Kode Etik Profesi
Berten K. (1994) mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau bagaiman “seharusnya” berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif
Howard Stephenson dalam bukunya yang artinya, kegiatan humas atau public relations merupakan profesi secara praktis memiliki seni keterampilan atau pelayanan tertentu yang berlandaskan latihan, kemampuan, dan pengetahuan serta diakui sesuai dengan standar etikanya.
Kode etik profesi adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.
Secara garis besar kode etik profesi mencakup butir-butir pokok sebagi berikut :
1. Kode perilaku,
2. Kode moral,
3. Menjunjung tinggi standar moral,
4. Memiliki kejujuran yang tinggi,
5. Mengatur etis nama yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh professional.
Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.
2.4 Pengertian Kode Eik Fisioterapi Indonesia
Kode etik profesi fisioterapi disusun untuk memberikan standar umum kepada semua anggota profesi fisioterapi. Kode etik profesi dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi dan tututan keadaan. Bertujuan untuk memelihara martabat dan integritas profesi fisioterapi.
Keputusan IFI nomor : Kep/100/VIII/2001/IFI tentang Kode Etik Fisioterapi Indonesia.
Demikian juga sikap dan perilaku profesional maka fisioterapi dalam memberikan pelayanan hendaknya :
Demikian juga sikap dan perilaku profesional maka fisioterapi dalam memberikan pelayanan hendaknya :
1. Menghargai hak dan martabat individu,
2. Tidak bersikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan.
3. Memberikan pelayanan profesional yang jujur, berkompeten dan bertanggungjawab.
4. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi.
5. Menjaga rahasia pasien/klein yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan pengadilan/hukum.
6. Selalu memelihara standar kompetnsi profesi fisioterapi dan selalu meningkatlan pengatahuan/ketrampilan.
7. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.
Fisioterapi dalam segala aktifitas profesional dan pelayanan kepada individu dan masyarakat harus selalu menjaga citra profesi berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi fisioterapi, menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam setiap perbuatan dan dalam keadaan apapun, mematuhi peraturan dan dalam keadaan apapun. Mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi fisioterapi.
2.5 Kode Etik 1
Yaitu menghargai hak dan martabat setiap individu,
Menghargai hak dan martabat individu sebagai landasan dalam pelayanan profesional. Hubungan yang terjadi anatara fisoterapi denga pasien/klein didasari sikap saling percaya dan menghargai hak masing-masing.
a. Hak Pasien/Klein
1. Pasien/klein berhak atas pelayanan yang sebaik mungkin.
2. Pasien/klein berhak atas perlindungan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dan hanya menerima pelayanan yang bermanfaat.
3. Pasien/klein berhak atas pelayanan fisioterapi yang menghargai privasi dan martabatnya.
4. Pasien/klein atau kuasa hukum berhak atas informasi yang cukup tentang assesment, pilihan terapi/tindakan dan resiko yang dapat ditimbulkan.
5. Pasien/klein berhak atas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk yang terbaik dalam pemeliharaan kesehatannya, sehingga bila di pandang perlu fisioterapis dapat merujuk kepada pihak lain/profesi lain yang lebih berkompeten.
6. Pasien/klein berhak menentukan dan membuat keputusan sendiri dalam hal:
a. Memilih pelayanan fisioterapi atau alternatif lain
b. Menghentikan dan menerima ketidakmampuannya walaupun mungkin tindakan fisioterapi dapat meningkatkan keadaanya.
a. Memilih pelayanan fisioterapi atau alternatif lain
b. Menghentikan dan menerima ketidakmampuannya walaupun mungkin tindakan fisioterapi dapat meningkatkan keadaanya.
b. Hak-Hak Fisioterapi
1. Fisioterapi berhak atas kemandirian profesi dan otonomi
2. Fisioterapi berhak atas rasa bebas dari ancaman terhadap kehormatan, reputasi dan kompetensi serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk membela diri terhadap gugatan sesuai keadilan.
3. Fisioterapi berhak untuk bekerja sama dengan teman sejawat
4. Fisioterapi berhak menolak melakukan intervensi apabila dipandang bukan merupakan cara yang terbaik bagi pasien/klein.
5. Fisioterapi berhak atas jasa yang layak dari pelayanan profesionalnya.
c. Hak-Hak Profesi Organisasi Ikatan Fisiterapi Indonesia (IFI)
1. Ikatan Fisioterapi Indonesia berhak atas loyalitas anggota dan memberikan perlindungan dari pelecehan akibat pelayanan yang inkopeten, ilegal dan bertentangan dengan kode etik profesi
2. Ikatan Fisioterapi Indonesia berhak atas nama baik dan menolak pelecehan dari siapapun.
3. Ikatan Fisioterapi Indonesia berhak atas pengajaran fisioterapi yang berkualitas, kompeten dan berpengalaman dibidangnya.
4. Ikatan Fisioterapi Indonesia berhak atas praktek fisioterapi yang profesisonal dan menolak diajarkan secara semena-mena kepada individu atau kelompok lain.
2.6 KODE ETIK II
Yaitu Membantu siapa saja yang membutuhkan pelayanan profesionalnya tanpa diskriminasi, terdiri atas
1. Fisioterapi mempunyai kewajiban moral untuk memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku/ras, kondisi, agama/kepercayaan, polotik dan status ekonomi. Dalam keadaan diluar karena alasan apapun maka fisioterapis akan merujuk kepada tenaga/profesi lain yang memadai.
2. Fisioterapi harus selalu mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan yang dipilih bagi individu dan masyarakat.
3. Fisioterapi dituntut untuk menghargai adat istiadat/kebiasaan dari pasien/klein dalam memberi pelayanan.
4. Fisioterapi berkewajiban untuk berkarya mendukung kebijakan pelayanan kesehatan
2.7 KODE ETIK III
Yaitu Memberikan pelayanan profesional yang jujur, kompeten dan bertangungjawab.
a. Tanggung Jawab Fisioterapi
1. Fisioterapi mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan memanfaatkan ketrampilan dan keahlian secara efektif untuk kepentingan individu dan masyarakat.
2. Fisioterapi dimanapun dia berada hendaknya selalu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dilingkungannya.
3. Fisioterapi harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan, jenis, dosis, struktur organisasi dan alokasi sumber daya dirancang untuk pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan individu, masyarakat, kolega, dan profesi lain.
4. Fisioterapi hendaknya selalu mencari, memberi dan menerima informasi agar dapat meningkatkan pelayanan.
5. Fisioterapi harus menghindari praktek ilegal yang bertentangan dengan kode etik profesi.
6. Fisioterapi harus mencantumkan gelar secara benar untuk mengambarkan status profesinya.
7. Fisioterapi wajib memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan profesi kesehatan lainnya tentang fisioterapi dan profesi kesehatan lainnya tentang fisioterapi dan pelayanan profesionalnya sehingga mereka menjadi tahu dan mau menggunkannya.
8. Fisioterapi dalam menentukan tarif pelayanan harus masuk akal dan tidak memanfaatkan profesi untuk semata-mata mencari keuntungan.
9. Jasa profesisional yang diterima fisioterapi harus diadaptkan dengan cara yang jujur.
10. Fisioterapi dalam memanfaatkan teknologi berdasarkan efektivitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan individu dan masyarakat.
b. Tanggung Jawab Organisasi Profesi
1. Ikatan Fisioterapi Indonesia menjamin pelayanan yang diberikan secara jujur, komplit dan berdasarkan pada penelitian dan informasi yang aktual dalam rangka ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Ikatan Fisioterapi Indonesia membuat dan memantau pelakasanaan standar profesi dalam praktek dalam praktek profesional.
3. Ikatan Fisioterapi Indonesia akan secara aktif mempromosikan profesi fisioterapi kepada masyarakat secara jujur.
4. Ikatan Fisioterapi Indonesia akan mengatur sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.
5. Ikatan Fisioterapi Indonesia memberikan dukungan kepada anggotanya untuk mendapatkan informasi pendidikan, program dan kebijakan organsasi.
6. Ikatan Fisioterapi Indonesia memperjuangakan agar anggotanya mendapatkan penghasilan yang wajar.
7. Ikatan Fisioterapi Indonesia bertanggungjawab kepada anggotanya.
2.7 KODE ETIK IV
Yaitu mengakui batas dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanaan dalam lingkup profesi fisioterapi.
1. Fisioterapi memberikan pelayanan dan tindakan sesuai dengan pengetahuam dan ketrampilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Fisioterapi tidak akan melakukan aktifitas profesi yang dapat merugikan pasie/klein, kolega atau masyarakat.
3. Fisioterapi hendaknya selalu mensejahterakan pelayanannya dengan standar pelayanan praktek fisioterapi.
4. Fisioterapi dalam mengambil keputusan beradasarakan kepada pengetahuan dan kehati-hatian.
5. Fisioterapi berkewajiban menyumbangkan gagasan, pengetahuan dan ketrampilan untuk kemajuan profesi dan organisasi.
6. - Apabila fisioterapi memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang kurang memadai untuk mengatasi tertentu harus : Meminta petunjuk dan saran kepada yang lebih berpengalaman pada kondisi yang tepat dan Merujuk pasien/klein kepada profesi atau lembaga lain yang tepat.
-Apabila fisioterapi menerima pasien/kelin yang dirujuk kepadanya untuk konsultasi maka dia tidak melakukan intervensi atau mengkonsulkan kepada profesi atau profesi lain tanpa persetujuan pasien/klein yang merujuk.
2.8 KODE ETIK V
Yaitu menjaga rahasia individu yang dapat dipercayakan kepadanya.
1. Informasi tentang pasien/klein dilarang untuk diberikan kepada orang atau pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan pasien/ klein/ kuasa hukumnya.
2. Pencacatan informasi selama proyek penelitian hendaknya tidak mencantumkan identitas pasien, kecuali ada pesetujuan dari yang bersangkutan.
3. Informasi dapat diberikan apabila mempunyai kekuatan hukum atau bila dperlukan untuk keselamatan seseorang atau masyarakat.
4. Privasi pasien/klein harus tetap terjaga selama wawancara.
5. Komputer atau cacatan harus terlindung dari pihak yang tidak berkepentingan.
6. Fisioterapi yang mampu terhadap informasi rahasia kolega/ pasien/ klein hanya akan membuka informasi bilamana sangat membutuhkan.
7. Informasi rahasia diberikan hendaknya tidak tercacat permanen tanpa persetujuan individu.
2.9 KODE ETIK VI
Yaitu selalu memelihara standar profesi dan meningkatakan pengetahuan dan ketrampilan.
a. Tanggung Jawab Fisioterapi
1. Fisioterapi bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terkini.
2. Fisioterapi secara terus menerus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan profesi melalui literatur dan pendidikan.
3. Fisioterapi beratanggungjawab menggunkan tehnik yang mereka kuasai oleh karena itu hendaknya :
a. Mendelegasikan kepada fisioterapis yang kualifait.
b. Memberikan instruksi yang jelas kepada pasien/klein, keluarga, asisten dan pihak lain apabila dipandang perlu.
a. Mendelegasikan kepada fisioterapis yang kualifait.
b. Memberikan instruksi yang jelas kepada pasien/klein, keluarga, asisten dan pihak lain apabila dipandang perlu.
4. Fisioterapi sebgai pemilik harus memastikan bahwa karyawan mampu untuk menerima tanggungjawabnya.
5. Fisioterapi sebagai pemilik hendaknya memberikan kepada karyawan untuk berkembang menjadi fisioterapi.Fisioterapi dalam melakukan penelitian harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia.
b. Tanggung Jawab Ikatan Fisioterapi Indonesia.
1. Ikatan Fisioetarapi Indonesia hendaknya menyelenggarakan pedidikan yang berkelanjutan untuk meningkatakan pengetahuan dan ketrampilan profesional.
2. Ikatan Fisioetarapi Indonesia menjamin agar kode etik di jalankan oleh setiap profesi
2.10 KODE ETIK VII
Yaitu memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.
1. Fisioterapi mempunyai tugas dan kewajiban untuk bekerja sama dengan profesi lain dalam perencanaan dan pengelolaan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi kesehatan individu dan masyarakat.
2. Fisioterapi hendaknya menyesuaikan diri dengan profesionalisme dan melengkapi diri dengan ketrampilan yang memadai untuk perencanaan dan pengelolaan dalm situasi tertentu yang dihadapinya, sehingga sadar akan keberadaan pelayanannya dalam konteks sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
3. Fisioterapi mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan dan medukung penelitian untuk perencanaan dan pengetahuan.
4. Fisioterapi memberikan dorongan dan dukungan kepada sejawat dalam menyusun perencanaan pelayanan strategis pengembangan.
2.8 Sanksi-Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Fisioterapi
Sanksi – sanksi pelanggaran kode etik seorang fisioterapis, menurut KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapis menteri kesehatan republik Indonesia BAB VII mengenai SANKSI. Dalam Prakteknya akan diberikan sanksi – sanksi tegas berupa :
Pasal 23
Ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada fisioterapis yang melakukan pelanggaran tehadap ketentuan keputusan ini.
Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 23 diatas dilakukan melalui:
Ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada fisioterapis yang melakukan pelanggaran tehadap ketentuan keputusan ini.
Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 23 diatas dilakukan melalui:
a. peringatan lisan; atau
b. peringatan tertulis; dan
c. pencabutan Surat Izin Praktik Fisioterapi,
Ayat (3) Organisasi profesi dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap fisioterapis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini.
Pasal 24
Ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) butir c terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) tingkat Propinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
Ayat (2) Dalam hal MDTK tingkat Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 24 diatas belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis Propinsi.
Ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) butir c terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) tingkat Propinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
Ayat (2) Dalam hal MDTK tingkat Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 24 diatas belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis Propinsi.
Pasal 25
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan tembusan kepada organisasi profesi setempat untuk setiap pencabutan SIPF.
Pasal 26
Pimpinan sarana kesehatan yang tidak melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 { yang berbunyi Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi } dan/atau mempekerjakan fisioterapis tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pimpinan sarana kesehatan yang tidak melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 { yang berbunyi Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan fisioterapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi } dan/atau mempekerjakan fisioterapis tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 27
Terhadap tenaga fisioterapis yang sengaja :
Terhadap tenaga fisioterapis yang sengaja :
a) Melakukan praktik fisioterapi tanpa mendapat pengakuan/adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 { yang berbunyi :
Ayat (1) Fisioterapis lulusan luar negeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIF.
Ayat (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 dilakukan pada sarana pendidikan milik Pemerintah.
Ayat (3) Untuk melakukan adaptasi fisioterapis mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
Ayat (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan : a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; b. Transkrip nilai ujian yang bersangkutan.
Ayat (5) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan adaptasi.
Ayat (6) Fisioterapis yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
Pasal 2, ayat (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan fisioterapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat mengenai peserta didik yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus pendidikan fisioterapi. Ayat (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 tercantum dalam formulir I terlampir,
Pasal 3, yang berbunyi ayat (1) Fisioterapi yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelangkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di mana sekolah berada guna memperoleh SIF, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima ijasah pendidikan fisioterapi. Ayat (2) Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Fotokopi ijasah pendidikan fisioterapi;
b. Surat keterangan sehat dari dokter;
c. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
Ayat (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 tercantum dalam formulir II terlampir., dan Pasal 4 { yang berbunyi (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan melakukan registrasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan menerbitkan SIF. Ayat (2) SIF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal 4diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan dalam waktu selambat lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima. Ayat (3) Bentuk dan isi SIF sebagaimana tercantum dalam formulir III terlampir. }
b) Melakukan praktik fisioterapi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) { yang berbunyi (2) Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIPF ( yang berbunyi Fisioterapis dapat melaksanakan praktik fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan/atau berkelompok.}
c) Melakukan praktik yang melanggar ketentuan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatas;
d) Melakukan praktik fisioterapi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatas;
e) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) { yang berbunyi (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi harus membuat pembukuan registrasi mengenai SIF yang telah diterbitkan. } dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Secara garis besar kode etik fisioterapi Indonesia, yaitu
1. Menghargai hak dan martabat individu,
2. Tidak bersikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan.
3. Memberikan pelayanan profesional yang jujur, berkompeten dan bertanggungjawab.
4. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi.
5. Menjaga rahasia pasien/klein yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan pengadilan/hukum.
6. Selalu memelihara standar kompetnsi profesi fisioterapi dan selalu meningkatlan pengatahuan/ketrampilan.
7. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.
3.2 Saran
Dalam melaksanakan intervensi profesi fisioterapi, tenaga fisioterapi Indonesia diharapkan dapat menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi fisioterapi yang telah ditetapkan. Standar profesi fisioterapi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan profesi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
DAFTAR PUSTAKA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapis menteri kesehatan republik Indonesia
